Gubernur Kepri Sahkan UMK 2018

1

Batam (Batam Pos) – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, telah mengesahkan Upah Minimum Kota (UMK) 2018 untuk tujuh kabupaten/kota di Kepri pada Senin (20/11) lalu. Namun pemerintah memberikan kesempatan kepada para pengusaha dan perusahaannya untuk mengajukan penangguhan jika merasa keberatan dan tak sanggup membayar upah pekerja sesuai ketentuan UMK.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, Tagor Napitupulu, menjelaskan keberatan atau penangguhan pembayaran UMK itu bisa diajukan ke Gubernur Kepri. Keberatan diajukan 10 hari setelah keputusan UMK diteken.

“Tentu ada beberapa syarat,” kata Tagor, Selasa (21/11).

Di antaranya, pengusaha atau pihak perusahaan harus bersedia diaudit oleh auditor independen untuk memastikan bahwa perusahaan terkait memang tak sanggup membayar gaji karyawan sesuai UMK.

“Artinya, tidak cukup dengan hanya mengaku tidak mampu,” jelas Tagor.

Tak hanya itu, audit tersebut juga harus didukung dengan audit keuangan perusahaan untuk dua tahun belakangan. Ini untuk memperkuat data bahwa perusahaan terkait memang sedang tidak sehat.

Pria yang merupakan Ketua Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Kepri tersebut menyebutkan, besaran UMK yang disahkan gubernur sama persis dengan yang diusulkan oleh dewan pengupahan masing-masing kabupaten/kota. Sebab menurut Tagor, semua usulan UMK sudah melalui prosedur pembahasan yang sah.

Angka UMK 2018 tertinggi di Kepri masih ditempati Batam, yakni sebesar Rp 3.523.427 atau naik 8,71 persen dari UMK 2017. Menurut Tagor, semua UMK di tujuh kabupaten-kota di Kepri mengalami kenaikan 8,71 persen.

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Loading the player...